Minggu, Agustus 30, 2009

Sejarah Konfrontasi dengan Malaysia

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Britania Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia.


Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu.


Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.


Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila mayoritas di daerah yang ribut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme Inggris.

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul RahmanPerdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[1] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia.

Perang


Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya:


Pertinggi ketahanan revolusi Indonesi, Bntu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia


Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.


Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.


Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil. Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga.


Kolaga sendiri terdiri dari tiga Komando, yaitu Komando Tempur Satu (Kopurtu) berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 Batalyon TNI-AD, termasuk tiga Batalyon Para dan satu batalyon KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebaga Pangkopur-I. Komando Tempur Dua (Kopurda) berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Soepardjo sebagai Pangkopur-II. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI-AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur.


Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentera Laut DiRaja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentera Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service(SAS). Tercatat sekitar 2000 pasukan khusus Indonesia (Kopassus) tewas dan 200 pasukan khusus Inggris/Australia (SAS) juga tewas setelah bertempur di belantara kalimantan (Majalah Angkasa Edisi 2006).


Pada 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan ditangkap oleh pasukan Resimen Askar Melayu DiRaja dan Selandia Baru dan bakinya ditangkap oleh Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor.


Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.


Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.


Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (lihat Operasi Claret). Australia mengakui penerobosan ini pada 1996.


Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary.


Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sampurna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Pasukan Indonesia mundur dan tidak penah menginjakkan kaki lagi di bumi Malaysia. Peristiwa ini dikenal dengan "Pengepungan 68 Hari" oleh warga Malaysia.


Sumber : www. Wikipedia.com

Kamis, Agustus 27, 2009

Kekayaan yang Dicaplok Jiran

Tidak sedikit produk, budaya, dan karya anak bangsa dipatenkan pihak lain. Kasus lagu Rasa Sayange menggugah kesadaran bangsa Indonesia untuk melindungi kekayaan budaya bangsa dengan cara mematenkannya. Saung Angklung Udjo (SAU) yang didirikan 40 tahun silam oleh Udjo Ngalagena menjadi salah satu benteng pelestari angklung. Kontroversi lagu Rasa Sayange yang digunakan sebagai jingle iklan promosi wisata Malaysia belum berakhir. Bahkan, pemerintah Negeri Jiran telah mematenkan lagu tersebut. Padahal, masyarakat Indonesia mengenal Rasa Sayange sebagai lagu daerah Maluku.


Perdebatan pun terus memanas di internet. Bahkan, belakangan juga diketahui lagu daerah Betawi, Jali-Jali telah dipopulerkan sebagai lagu dari Langkawi, Malaysia. Terakhir yang menjadi polemik adalah klaim tari pendet mejadi promosi pariwisata Malaysia di TV Kable Discovery Channel. Pemakaian Tari Pendet dalam iklan 'Enigmatic Malaysia' di Discovery Channel, menuai reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Namun, Malaysia menolak keras tudingan bahwa negeri jiran itu mengklaim atau bahkan mencuri budaya Indonesia. Buktinya, pihak Malaysia telah menerima surat permohonan maaf dari jaringan televisi Discovery terkait penayangan tari tradisional asal Bali itu dalam iklannya. Polemik panas penayangan Tari Pendet dalam iklan tentang Malaysia adalah akumulasi kekesalan. Sebelumnya, negeri jiran juga mengklaim angklung, Reog Ponorogo, batik, wayang, lagu Rasa Sayange, Hombo Batu, dan Tari Folaya.


Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia Datok Seri Doktor Rais Yatim seperti dikutip harian The Star menyatakan Indonesia tak akan bisa membuktikan pencipta Rasa Sayange. Guna menghindari kasus tersebut tidak terulang, pemerintah tengah menginventarisir berbagai produk kekayaan intelektual bangsa. Termasuk Rasa Sayange untuk didaftarkan dan dipatenkan oleh negara. Bukti-bukti dicari untuk mendukung klaim Indonesia terhadap Rasa Sayange.


Pakar telematika Roy Suryo menemukan tembang itu dalam film dokumenter tentang kehidupan di Batavia atau Jakarta antara 1927 hingga 1940 berjudul Insulide Zooals Het Leeft en Werkt. Rekaman asli film ini tersimpan di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Selatan. Lagu Rasa Sayange juga pernah direkam perusahaan rekaman negara Lokananta di Solo, Jawa Tengah pada 1962 bersama sejumlah lagu lainnya. Penemuan kedua bukti tersebut menunjukkan Rasa Sayange sudah terdokumentasikan sejak 1940-an. Namun, Roy mengingatkan dalam membuktikan klaim lagu itu, Indonesia tidak terjebak oleh permainan Malaysia.


Memang tidak sedikit produk, budaya, dan karya anak bangsa dipatenkan pihak lain. Malaysia bahkan mengklaim kepemilikan angklung, alat musik tradisional dari Jawa Barat. Berbicara tentang angklung memang tak lepas dari nama Udjo Ngalagena. Maklum, jasa almarhum terhadap keberadaan musik tradisional asal Tanah Pasundan ini sangat besar. Dia mendirikan pusat pelatihan, pembuatan, dan pergelaran musik angklung. Tidak hanya membuat angklung terkenal di Tanah Air melainkan hingga mancanegara.


Sejak didirikan 40 tahun silam oleh Udjo Ngalagena, Saung Angklung Udjo (SAU) menjadi salah satu benteng pelestari angklung. Padepokan seni ini senantiasa membuka pintu bagi setiap orang yang ingin belajar angklung, tidak terkecuali orang asing. Menurut Direktur SAU Taufik Udjo, salah satu peminatnya adalah Malaysia. Selain mengimpor, Malaysia banyak mengirim warganya untuk belajar angklung.


Namun, Direktur Hak Cipta dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM, Anshori Sinaungan mengatakan, pendaftaran HaKI atas angklung oleh Malaysia hanya rumor dan belum terbukti.


Anshori juga menyebutkan, pendaftaran hak atas kekayaan intelektual untuk angklung ternyata sulit dilakukan karena tidak diketahui siapa penciptanya. Menurut pasal 10 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, untuk produk yang tidak diketahui penciptanya, maka dikuasai oleh negara. Untuk itu, Depkum dan HAM tidak bisa memberikan HaKI terhadap angklung maupun folklore.
“Jika diberi HaKI, berarti bertentangan dengan pasal 10 UU No. 19/2002. Kecuali jika angklung mengalami pengembangan dari barang tradisional menjadi kontemporer. Nah, proses pengembangannya itulah yang bisa diberi hak cipta atau hak desain industri.”


Kain batik tak luput dari sasaran. Kain busana nasional Indonesia ini dipatenkan negara tetangga, salah satunya Malaysia, sebagai busana milik mereka.Selain kekayaan budaya, bahan makanan kini mulai dilirik asing untuk dipatenkan. Seperti tempe dan jengkol yang dipatenkan Jepang dan beberapa negara lain, kemudian kunyit, yang baru-baru ini dipatenkan perusahaan minuman di Jepang.


Bahkan Malaysia pun telah mematenkan rendang, yang berasal dari Sumatera Barat. Dalam budaya Minang, rendang memiliki tempat terhormat. Pada upacara pengukuhan seorang datuk, sang pemimpin adat harus menghidangkan rendang. Rendang yang tadinya hendak dipatenkan Pemerintah Provinsi Sumbar sejak 2004 hingga kini belum terlaksana. Sayang, pemerintah Indonesia kurang cepat menanggapi masalah seperti ini.


Perlu Kesadaran Sebenarnya, jika para peneliti dan ilmuwan di Tanah Air punya kesadaran untuk melindungi HaKI, pendaftaran hak paten atas suatu karya oleh negara lain bisa dibatalkan.
Banyak yang mengeluh bahwa permohonan pendaftaran paten memakan waktu yang lamaKasus pembatalan paten oleh perusahaan Jepang pernah terjadi pada pertengahan 2002. Perusahaan kosmetik Shiseido membatalkan paten atas rempah-rempah Indonesia yang mereka gunakan menjadi bahan baku produk kecantikan mereka. Bahan rempah-rempah itu antara lain kayu rapet, kemukus, lempuyang, belantas, brotowali, dan cabai.


Langkah Shiseido menarik kembali permohonan patennya dari kantor paten Jepang itu terjadi setelah setahun lebih beberapa lembaga swadaya masyarakat menentang upaya pematenan atas ramuan tradisional yang telah lama digunakan masyarakat Indonesia itu.


Namun langkah Indonesia selalu bersifat reaktif, bukan preventif. Pemerintah Indonesia tidak segera mendata kekayaan produk negaranya kemudian segera mematenkannya. Menurut Anshori Sinaungan, kesadaran orang Indonesia untuk mengurus hak paten sangat rendah. Tidak mengherankan jika Indonesia sering terkaget-kaget mendengar negara lain lebih dulu mematenkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun.


Padahal negara-negara maju selalu berpandangan bahwa yang berhak mematenkan ialah mereka yang mengembangkan sumber daya hayati bersangkutan. Jadi meski sumber daya hayati Indonesia mereka temukan di Indonesia, tetapi karena mereka yang kemudian mengembangkannya menjadi tanaman yang berguna untuk pengobatan, merekalah yang berhak mematenkan. Alasan mereka, sumber daya hayati adalah ciptaan Tuhan.


Untuk itu, demi mencegah ‘pencurian’ paten atas sumber daya hayati Indonesia, setiap peneliti asing yang meneliti dan mengembangkan tanaman di Tanah Air harus mendapatkan izin dari pemerintah.Sementara itu, masyarakat yang berhasil mengolah atau memproduksi hasil kekayaan Tanah Air diharapkan mau mengambil langkah mematenkan temuannya.


Inventarisasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan naskah lagu-lagu karyanya kepada Menhuk HAM Andi Mattalata, untuk memperoleh hak cipta, di JEXpo, Arena Pekan Raya, Minggu (28/10)Indonesia memang dikenal sebagai negara yang menyepelekan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Tidak mengherankan bila negeri ini sempat masuk daftar priority watch list (daftar pengawasan khusus) yang dikeluarkan International Intellectual Property Alliance (IIPA) dan United States Trade Representative (USTR).


Menurut kedua lembaga itu, seperti dikutip dari Media Indonesia (16/3/2006), pelanggaran terparah yang dilakukan Indonesia, selain paten, adalah dalam bentuk pembajakan di bidang musik, film, dan peranti lunak. Dalam bidang peranti lunak, Indonesia pernah masuk urutan ketiga, setelah China dan Vietnam.


Siapa pun dengan mudah menyaksikan di pusat perbelanjaan maupun di pertokoan, berbagai peranti lunak bajakan dijual bebas, meskipun sebelumnya polisi berkomitmen akan memberantas sampai ke akar-akarnya. Karya bajakan dalam bentuk CD dijual antara Rp 10 ribu-Rp 20 ribu per CD. Harga yang sangat murah untuk sebuah pemikiran cemerlang. Itu baru satu contoh betapa Indonesia sangat menyepelekan HAKI orang lain. Walaupun umumnya peranti lunak yang dibajak bukan hasil karya bangsa sendiri, namanya tetap kejahatan karena mencuri hak cipta orang lain.


Di sisi lain, selama ini kebanyakan orang berpikir bahwa hak paten hanyalah ditujukan untuk barang-barang penemuan yang sifatnya hasil karya terbaru maupun sebuah inovasi. Atau, barang-barang yang identik dengan hasil penemuan teknologi berbau modern. Padahal hak itu juga mencakup hasil budaya dan tradisi bangsa yang diwariskan leluhur turun temurun.


Kini, setelah kasus lagu Rasa Sayange yang diklaim Malaysia mengemuka, mulai 23 Oktober lalu, karya cipta para seniman dan budayawan dilindungi secara hukum oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM). Dengan perlindungan tersebut, diharapkan tak akan ada lagi karya cipta para seniman dan budayawan Indonesia yang dicaplok negara lain.


Perlindungan hukum karya-karya cipta hak intelektual para budayawan dan seniman Indonesia itu ditandai dengan ditandatanganinya naskah kerja sama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir dalam acara yang dilangsungkan di Balairung Gedung Sapta Pesona Depbudpar itu antara lain Menbudpar Jero Wacik dan Menkum dan HAM Andi Mattalatta SH., MH.


Perjanjian kerja sama itu, menurut Jero Wacik, lebih banyak ditekankan pada bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual ekspresi budaya warisan tradisional milik bangsa Indonesia. Melalui kerja sama itu kita juga bisa memberdayakan ekspresi budaya milik bangsa Indonesia. Artinya, jika ada karya cipta milik bangsa Indonesia yang diklaim bangsa lain sebagai miliknya, maka kita bisa melakukan perlindungan secara hukum. Apabila karya tersebut tetap diklaim secara sepihak, Indonesia bisa memperjuangkan hak karya cipta tersebut dengan cara meminta royalti.


Menyusul penandatanganan itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS pada Kamis (25/10) siang, mengumpulkan pihak terkait yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Pemerintah kini tengah menginventarisir berbagai produk barang, makanan, serta karya lainnya untuk didaftarkan dan dipatenkan oleh negara.

Rabu, Agustus 26, 2009

Teror, Akar Sejarah dan Perkembangannya

Teror dan terorisme adalah dua kata yang hampir sejenis yang dalam hampir satu dekade ini menjadi sangat populer, atau tepatnya sejak peristiwa 9/11 pada tahun 2001. Jika Anda memasukan kata terorisme pada mesin pencari di internet, maka Anda akan mendapati ribuan bahkan jutaan hasilnya, dengan segala latar belakang, pembelaan, tuduhan, perkembangan, dan lain-lainnya (yang ironisnya, selalu saja menjadi kata sifat dan keterangan dari sebuah agama bernama Islam). Sebenarnya apa dan bagaimana terorisme itu?

Arti Teror atau Terorisme

Kata teror pertama kali dikenal pada zaman Revolusi Prancis. Diakhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang PD-II, terorisme menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rejim Stalin pada tahun 1930-an yang juga disebut ”pemerintahan teror”. Di era perang dingin, teror dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.

Kata Terorisme sendiri berasal dari Bahasa Prancis le terreur yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.

Namun, istilah ”terorisme” sendiri pada 1970-an dikenakan pada beragam fenomena: dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintahan bahkan menstigma musuh-musuhnya sebagai ”teroris” dan aksi-aksi mereka disebut ”terorisme”. Istilah ”terorisme” jelas berkonotasi peyoratif, seperti istilah ”genosida” atau ”tirani”. Karena itu istilah ini juga rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Namun pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis.

T.P.Thornton dalam Terror as a Weapon of Political Agitation (1964) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme dapat dibedakan menjadi dua katagori, yaitu enforcement terror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka, dan agitational terror, yakni teror yang dilakukan menggangu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tertentu. Jadi sudah barang tentu dalam hal ini, terorisme selalu berkaitan erat dengan kondisi politik yang tengah berlaku.

Sejarah Terorisme

Terorisme berkembang sejak berabad lampau. Asalnya, terorisme hanya berupa kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme.

Meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.

Perkembangan Terorisme

Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh.

Bentuk pertama Terorisme, terjadi sebelum Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh Algerian Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “Terorisme Media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Penghalang Terorisme

Namun Terorisme bentuk ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang ketika itu sebagian besar buta huruf dan apatis. Seruan atau perjuangan melalui tulisan mempunyai dampak yang sangat kecil. Akan lebih efektif menerapkan “the philosophy of the bomb” yang bersifat eksplosif dan sulit diabaikan. Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai".

Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya Terorisme.

Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan Teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.

Teror di Masa Sekarang

Sebagai bagian dari fenomena sosial, terorisme jelas berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan edia yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuan.

Saat ini, a motif terorisme lebih sering dikaitkan dengan dimensi moral yang luas seperti nilai, ideologi, agama, ketidakadilan tatanan dan struktur sosial maupun konstelasi dunia. Namun tidak dipungkiri, bahwa sekarang ini, Islam diidentikan sedemikian rupa sebagai agama yang mengusung terorisme. Perkembangan Islam, baik secara institusi dan ataupun individualnya, telah mengkhawatirkan dunia internasional sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas sama sekali.

Stigma Islam yang melahirkan kekerasan terus dimunculkan setiap hari di berbagai belahan dunia.Hingga umat pun perlahan-lahan mulai percaya bahwa Islam mengusung kekerasan seperti itu, padahal tak sedikitpun agama ini menganjurkan kekerasan. Dalam berperang, Islam telah mengajarkan syarat dan ketentuan seperti tidak sembarangan, tidak boleh membunuh non-kombatan, tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh berlebihan, dan sebagainya.

(sa/berbagaisumber)